Oleh: Bernardus Sapu, S.H, (aktivis sosial sekaligus wartawan senior Nagekeo)
NNB Indonesia – Ruas jalan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Flores, tepatnya di Dusun Kaburea, seolah menjadi cermin buram dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jalan ini, yang semestinya menjadi penghubung vital antarwilayah dan urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat, kini berubah menjadi simbol ketidakpedulian pemerintah provinsi terhadap nasib rakyatnya sendiri.
Setiap musim hujan, jalan di Kaburea berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Warga yang ingin bepergian ke kota terdekat harus bertaruh nyawa melewati jalur licin dan berlubang, sementara kendaraan roda dua kerap terjebak lumpur hingga berjam-jam. Ketika musim kemarau tiba, jalan yang sama berubah menjadi jalur berdebu dengan batu-batu tajam yang merusak kendaraan dan menimbulkan risiko kecelakaan.
Kondisi ini bukanlah hal baru. Sudah bertahun-tahun masyarakat Dusun Kaburea dan desa-desa sekitarnya mengeluhkan kerusakan jalan tersebut. Mereka telah berulang kali menyampaikan aspirasi melalui berbagai forum, mulai dari musyawarah desa hingga surat permohonan resmi ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Namun, yang datang hanya janji-janji tanpa bukti. Pemerintah provinsi seolah menutup mata dan telinga terhadap penderitaan warganya di daerah-daerah pelosok.
Padahal, arti penting jalan tidak bisa diremehkan. Di NTT, terutama di wilayah Flores yang bergunung dan berbukit, akses jalan menjadi faktor penentu mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan yang baik bukan hanya memudahkan petani mengangkut hasil bumi mereka ke pasar, tetapi juga membuka peluang investasi, memperlancar layanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.
Namun kenyataannya, infrastruktur di banyak wilayah Pantura Flores, termasuk Kaburea, masih jauh dari kata layak. Sementara pemerintah provinsi sibuk mengumbar slogan “NTT Bangkit dan Sejahtera”, realitas di lapangan justru menunjukkan jurang ketimpangan yang kian menganga. Pemerintah tampak lebih fokus pada proyek-proyek prestisius di kota besar atau kawasan wisata, sementara daerah-daerah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kecil diabaikan begitu saja.
Ironisnya, dalam berbagai kesempatan, pemerintah provinsi kerap menonjolkan sektor pariwisata sebagai andalan utama. Mereka berbicara tentang keindahan alam, promosi destinasi, dan potensi wisata budaya Flores. Namun, bagaimana wisatawan dapat menjangkau daerah-daerah potensial jika jalan menuju ke sana saja rusak parah? Infrastruktur yang buruk bukan hanya menghambat pergerakan ekonomi warga, tetapi juga menjadi penghalang utama bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
Kondisi ruas jalan di Dusun Kaburea bukan sekadar persoalan teknis perbaikan infrastruktur; ini adalah persoalan moral dan tanggung jawab publik. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas pembangunan dan akses yang adil terhadap fasilitas umum. Ketika jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun tanpa perhatian serius, itu berarti pemerintah gagal menjalankan fungsi dasarnya.
Lebih jauh, kerusakan jalan ini membawa dampak sosial yang luas. Anak-anak sekolah harus berjalan kaki jauh dan melewati jalan licin penuh lumpur, sering kali dengan pakaian basah dan sepatu berlumpur. Petani kehilangan pendapatan karena biaya transportasi hasil panen meningkat. Bahkan kendaraan ambulans atau mobil logistik pun sulit menembus wilayah tersebut ketika kondisi cuaca buruk. Dalam situasi seperti ini, kesenjangan pembangunan tidak lagi menjadi isu ekonomi semata, tetapi juga persoalan kemanusiaan.
Masyarakat NTT tidak menuntut jalan tol megah seperti di Pulau Jawa. Mereka hanya ingin jalan yang layak, aman, dan bisa dilalui. Mereka ingin merasakan kehadiran negara melalui tindakan nyata, bukan janji yang diulang setiap tahun anggaran baru dibahas.
Ruas jalan Pantura Flores di Dusun Kaburea seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah provinsi untuk berkaca: apakah pembangunan yang selama ini diklaim inklusif benar-benar menyentuh masyarakat kecil di pelosok, ataukah hanya berhenti di pusat kota dan kawasan wisata elit?
Sudah saatnya Pemerintah Provinsi NTT menempatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama, bukan sekadar pelengkap laporan kinerja. Jangan biarkan warga terus menjadi korban dari kebijakan yang timpang. Karena ketika jalan di Kaburea dibiarkan rusak, yang hancur bukan hanya aspal dan batu, tetapi juga harapan rakyat terhadap pemerintahnya sendiri.
