NNB Indonesia — Proyek pekerjaan jaringan MCK tahun anggaran 2017 di Dusun 1, Desa Marapokot, diduga kuat sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Proyek yang menelan anggaran negara kurang lebih Rp400 juta itu hingga kini sama sekali tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan pantauan NNB Indonesia di lokasi, jaringan pembuangan yang dibangun dalam proyek tersebut kini mengalami kerusakan parah. Sejumlah saluran pembuangan tidak berfungsi, konstruksi terlihat rapuh, dan sebagian infrastruktur dibiarkan terbengkalai tanpa perawatan sejak dinyatakan selesai pada 2017.
Ironisnya, proyek yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan sanitasi dan kesehatan lingkungan warga justru berubah menjadi bangunan tak berguna. Masyarakat setempat mengaku tidak pernah memanfaatkan fasilitas MCK tersebut karena kondisinya sejak awal tidak layak pakai.
“Sejak selesai dibangun, MCK ini tidak pernah digunakan. Pembuangannya rusak, air tidak ada, akhirnya dibiarkan begitu saja,” ungkap seorang warga Dusun 1 Marapokot yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek. Warga menduga kuat adanya penyimpangan anggaran, termasuk dugaan mark up dan pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Dengan rusaknya jaringan MCK dalam waktu relatif singkat, masyarakat mempertanyakan kualitas pekerjaan serta peran pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Minimnya asas manfaat dinilai sebagai indikasi awal lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.
Atas dasar itu, masyarakat secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek jaringan MCK Desa Marapokot tahun anggaran 2017. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur KKN serta penyalahgunaan keuangan negara.
“Anggaran ratusan juta bukan uang kecil. Kalau hasilnya rusak dan tidak bisa digunakan, APH wajib turun tangan mengusutnya,” tegas salah satu warga setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, kepala desa maupun pemerintah Desa Marapokot umumnya belum memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi proyek jaringan MCK tersebut.
Publik berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.
