NNBIndonesia.com — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali disorot sebagai daerah dengan tingkat kasus human trafficking tertinggi di Indonesia. Meski Presiden Joko Widodo dan Komnas HAM telah sejak lama menyatakan NTT dalam status “Darurat Perdagangan Orang”, hingga kini belum tampak adanya sense of emergency dan langkah konkret dari negara untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan tersebut.
Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor atau hexahelix collaboration untuk mengakhiri darurat perdagangan orang di NTT.
“Sudah saatnya seluruh elemen negara bersatu menyelamatkan anak-anak NTT dari jaringan perdagangan orang. Tidak cukup hanya wacana, tetapi aksi nyata bersama,” tegas Gabriel Goa di Kupang, Kamis (30/10/2025).
Tiga Agenda Utama Atasi Darurat Human Trafficking
Gabriel menjelaskan, ada tiga langkah utama yang perlu segera dijalankan:
1. Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA)
Sebuah gerakan sosial yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, media, dan komunitas lokal untuk memperkuat kesadaran dan pencegahan perdagangan orang sejak dini.
2. Advokasi Kebijakan Publik (AKP)
Meliputi revisi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pembentukan SK Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta penyusunan Perda dan Perdes untuk memperkuat perlindungan di tingkat lokal.
3. Peningkatan Kompetensi dan Perlindungan Calon Pekerja Migran Melalui pelatihan profesional di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pengurusan administrasi legal melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), agar calon pekerja NTT siap kerja dan terlindungi secara hukum.
Kolaborasi Hexahelix untuk NTT Bebas Perdagangan Orang
Dalam rencana kolaborasi besar ini, Gabriel menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur negara, mulai dari Presiden, Kementerian Hukum dan HAM, BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, LPSK, TNI-Polri, DPR RI, DPD RI, Pemerintah Daerah NTT, DPRD NTT, hingga media dan sektor perbankan.
Secara khusus, ia mendorong Bank NTT menjadi Bank Remitansi bagi para pekerja migran asal NTT yang bekerja di dalam dan luar negeri. Tujuannya, agar remitansi pekerja dapat dikelola secara produktif untuk menekan kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal.
“Bank NTT harus menjadi garda depan memberdayakan pekerja migran. Bersama kita bebaskan NTT dari kemiskinan dan perdagangan orang,” ujar Gabriel.
Lilin Perjuangan untuk Keadilan Kemanusiaan
Pada hari yang sama, Mama Pdt. Emi Sahertian, pejuang HAM, dan Mama Mariance Kabu, penyintas perdagangan orang, turut menyalakan lilin perjuangan di Kupang sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan.
Keduanya menyerukan solidaritas kepada masyarakat untuk terus melawan praktik perdagangan orang, kekerasan seksual, dan pelanggaran HAM berat yang kerap melibatkan jaringan pelaku dan oknum aparat.
“Bersama kita bisa melawan kejahatan kemanusiaan,” ungkap Mama Emi dengan penuh semangat.
Pertemuan Strategis dengan Kapolda NTT
Sebagai bagian dari langkah konkret, Gabriel Goa yang juga mendapat tugas khusus dari Menteri HAM RI, Natalius Pigai, mengadakan pertemuan strategis dengan Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, di Mapolda NTT pada Kamis (30/10/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Dirkrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi dan Dirbinmas Kombes Pol Sudartomo untuk membahas kerja sama dan sinergi penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan orang di wilayah NTT.
“Kita harus hentikan praktik kejam ini. Stop bajual orang NTT!” tutup Gabriel dengan tegas.
Gerakan kemanusiaan ini diharapkan menjadi seruan moral bagi seluruh elemen bangsa agar tidak tinggal diam menyaksikan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di Bumi Flobamora.
