NNB Indonesia – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Jawa Timur menyatakan sikap mendukung Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD GAMKI Jawa Timur, Arnold L. Panjaitan, melalui siaran pers kepada media pada Rabu, 28 Januari 2026.
“GAMKI Jawa Timur mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden dan menolak apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus,” ujar Arnold.
Ia menilai, perubahan posisi Polri menjadi di bawah kementerian tertentu berpotensi membuka ruang politisasi serta fragmentasi kekuasaan.
“Perubahan tersebut dapat memicu politisasi institusi penegak hukum dan menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara. Kondisi ini berisiko melemahkan sistem hukum serta mengganggu stabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Arnold juga menekankan bahwa tantangan keamanan saat ini semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, konflik sosial, terorisme, hingga kejahatan lingkungan. Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, cepat, dan terintegrasi, yang lebih efektif jika berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden.
GAMKI Jawa Timur menilai bahwa penguatan Polri tidak dilakukan dengan memindahkan posisi kelembagaannya, melainkan melalui reformasi internal, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan publik yang kuat.
“Oleh karena itu, kami menegaskan sikap bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi menjaga demokrasi, keadilan, dan masa depan bangsa,” pungkas Arnold.
